"Kendala yang kami temukan di lapangan didominasi persoalan lahan dan administrasi. Ada yang lahannya belum tersedia, ada pula yang dokumen administrasinya masih dalam proses penyelesaian sehingga pembangunan fisik belum bisa dilaksanakan," ujarnya.
Menurutnya, Kodim 0826 Pamekasan terus melakukan pendampingan serta koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah terkait agar berbagai kendala tersebut dapat segera diselesaikan.
Ia berharap pemerintah desa dan kelurahan yang masih mengalami hambatan dapat segera memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sehingga pembangunan KDKMP bisa berjalan sesuai target pemerintah.
"Kami terus mendorong seluruh pihak agar segera menyelesaikan kendala yang ada. Harapannya seluruh titik dapat segera masuk tahap pembangunan sehingga manfaat KDKMP dapat segera dirasakan masyarakat," tambahnya.
Program KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi modern di tingkat desa dan kelurahan.
