TRANSATU.ID,PAMEKASAN - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Lingkar Melati Bersatu (LMB) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wakil Bupati Pamekasan, Rabu (17/6/2026).
Massa menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan yang dinilai sarat masalah.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan. Hadir pula perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Namun, massa menyayangkan ketidakhadiran Koordinator Wilayah MBG Pamekasan, Hariyanto Rahmansyah Triarif.
Dalam orasinya, aktivis LMB, Sujai, menegaskan penolakan terhadap operasional dapur MBG yang diduga tidak memenuhi standar bangunan dan administrasi. Ia menyoroti pembangunan dapur di lahan produktif atau kawasan hijau, serta penggunaan bangunan yang tidak diperuntukkan sebagai dapur MBG, seperti rumah tinggal dan gedung Balai Latihan Kerja (BLK).
Selain itu, LMB juga menyoroti dugaan belum lengkapnya sejumlah persyaratan administrasi, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Kami mengecam segala bentuk pembiaran terhadap penyajian makanan yang tidak layak konsumsi, dugaan pengurangan anggaran yang berdampak pada kualitas menu, hingga praktik yang merugikan penerima manfaat program," tegas Sujai.
LMB juga mendesak agar program MBG benar-benar berpihak kepada masyarakat dengan melibatkan petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Menurut mereka, program tersebut tidak boleh dikuasai oleh segelintir pihak yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi.
Tak hanya itu, massa aksi meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan jual beli titik lokasi dapur MBG, dugaan penyimpangan dalam penerbitan SLHS, hingga dugaan praktik percaloan sertifikasi juru masak yang dijadikan syarat operasional dapur MBG.
"Kita mau rapat internal dulu untuk mengklasifikasi semua persoalan, perbuatan yang mengarah tindakan pidana akan dilaporkan ke APH, selebihnya kita ajak Satgas MBG sidak terhadap dapur MBG yang bermasalah," ungkapnya.
Menutup aksinya, LMB mendesak evaluasi terhadap kinerja Satgas MBG Kabupaten Pamekasan terkait dugaan pembiaran, tebang pilih dalam pengawasan, maupun penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan dapur-dapur bermasalah tetap beroperasi.
