BANGKO – Pemerintah Kabupaten Merangin menyadari bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan untuk mendanai seluruh program jaminan sosial secara bersamaan.
Menyiasati tantangan tersebut, Bupati Merangin M. Syukur menginstruksikan sektor swasta dan lembaga sosial untuk terlibat aktif dalam program pengentasan kemiskinan di daerah.
Amanat tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, saat membacakan sambutan tertulis Bupati dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Aula Depati Payung Bappeda, Kamis (18/6).
Bupati menegaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak lagi bisa dipandang hanya dari sisi pendapatan per kapita semata. Penanganannya memerlukan pendekatan multidimensi yang menyentuh aspek sosial, budaya, geografis, hingga pemenuhan layanan dasar masyarakat.
"Mengingat kemampuan anggaran daerah yang terbatas, keterlibatan pihak swasta menjadi sangat potensial. Kami instruksikan agar kontribusi melalui Forum CSR, Baznas, dan lembaga lainnya lebih difokuskan pada isu strategis daerah, khususnya dalam menghapus kemiskinan," ujar Zulhifni.
