Pamekasan,Transatu.id – Arah kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk tahun 2026 mulai mendapat sorotan dari DPRD. Dalam Sidang Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Bupati yang digelar Senin (10/11/2025), terungkap bahwa anggaran daerah tahun depan mengalami penurunan lebih dari Rp240 miliar. Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyebutkan, berkurangnya porsi anggaran tersebut disebabkan oleh kebijakan nasional yang mengalihkan sebagian besar pembiayaan dari proyek pembangunan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program sosial lainnya. “APBD kita susut sekitar Rp240 miliar lebih tahun 2026. Itu karena kebijakan fiskal presiden yang mengalihkan programnya dari proyek pembangunan ke Makan Bergizi Gratis. Saya kira sudah bagus, tapi harus dikaji dampaknya,” ujar Ali Masykur usai memimpin rapat. Menurutnya, DPRD akan menelaah secara menyeluruh struktur keuangan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan baru tersebut tidak mengorbankan sektor pembangunan dan pelayanan publik. Fokus utama pembahasan mencakup proyek infrastruktur, dana desa, serta program pengentasan kemiskinan. “Kami akan lihat, apakah APBD 2026 ini benar-benar memihak kepada rakyat atau belum. Jangan sampai program bergizi justru membuat pembangunan daerah menjadi ‘kurang gizi’,” sindirnya. Dalam waktu 30 hari ke depan, DPRD Pamekasan akan melakukan pembahasan mendalam terhadap komposisi belanja publik dan belanja pegawai. Dewan juga berencana melibatkan konsultan independen untuk menilai apakah kebijakan anggaran 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat kecil. “Kami akan kaji satu per satu dinas. Tujuannya, supaya APBD 2026 tidak sekadar mengikuti kebijakan pusat, tapi juga menyentuh kebutuhan warga Pamekasan,” tambah politisi PPP tersebut. Sementara itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 akan tetap mengikuti mekanisme peraturan yang berlaku, dan akan dibahas bersama antara eksekutif serta legislatif. Ia mengakui adanya penurunan dana transfer yang berdampak langsung terhadap struktur APBD. “Struktur APBD 2026 akan mengalami banyak perubahan karena adanya penurunan dana transfer. Tapi kami pastikan penyusunannya tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat,” ujar bupati. DPRD menargetkan pembahasan Raperda APBD 2026 selesai maksimal 30 November mendatang. Publik pun kini menunggu sejauh mana pemerintah dan dewan mampu memastikan bahwa anggaran yang susut ratusan miliar tersebut tidak ikut menyusutkan kesejahteraan warga. (*)