TRANSATU.ID,PAMEKASAN - Front Aksi Massa (Famas) mencurigai adanya keterlibatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan dalam kasus penarikan sumbangan untuk biaya pengamanan. Pasalnya, sejumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) dimintai sumbangan dari Disdikbud Pamekasan, dalihnya untuk biaya pengamanan. Nominal sumbangan disesuaikan dengan banyaknya siswa di setiap lembaga PAUD dan TK, jika ada 10 sampai 20 siswa, maka tarif sumbangan Rp 400.000, jumlah 20 hingga 40 siswa tarifnya Rp 600.000, kemudian bagi jumlah siswa 40 ke atas dipatok tarif Rp. 750.000. Dilansir dari media Maduranet pada Selasa (17/12/2024), seluruh kepala PAUD dan TK sudah dikumpulkan untuk membahas biaya pengamanan itu. kendati demikian, banyak kepala lembaga yang keberatan dengan adanya uang pengamanan, sebab tidak dijelaskan persoalan yang mau diamankan tersebut. “Tidak dijelaskan uang pengamanan itu seperti apa. Lembaga hanya dimintai sumbangan dan disuruh kumpulkan terakhir pada Sabtu tanggal 21 Desember 2024,” kata kepala PAUD yang enggan disebutkan namanya. Menanggapi hal itu, Ketua Famas Pamekasan, Abdus Salam Marhaen, menuding petinggi Disdikbud turut terlibat dalam penarikan sumbangan untuk uang pengamanan tersebut. "Penarikan sumbangan uang keamanan ini sifatnya terstruktur dan masif ke seluruh lembaga PAUD dan TK, tentu sangat mustahil jajaran Disdikbud termasuk kepala dinas tidak tau persoalan ini," ungkapnya dengan geram, Rabu, 18 Desember 2024. Munculnya inisiatif sumbangan uang pengamanan, tentu memang ada kasus besar yang ingin ditutupi atau garansi kondusifitas untuk kedepannya, hal ini turut menjadi temuan yang butuh pendalaman. "Buktinya, Disdikbud bungkam soal ini, niatnya mau mengamankan kasus, malah menambah kasus baru dengan meminta uang pengaman itu," terangnya. Atas dasar apapun, meminta sumbangan kepada lembaga pendidikan PAUD dan TK untuk alasan uang pengamanan merupakan sikap menjijikkan dari instansi dinas pendidikan. "Kasus ini akan menjadi atensi utama kawalan kami bersama rekan-rekan aktivis yang lain. Kami ungkap kasus ini hingga terang menderang melalui gerakan massa yang berkelanjutan ke kantor Disdikbud Pamekasan," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Disdikbud Pamekasan, Mohamad Alwi, enggan berkomentar saat dikonfirmasi melalui pesan dan telpon WhatsApp.